Pensiun Dini PLTU Batu Bara Tidak Tercantum dalam Revisi RUPTL PLN

Nadya Zahira
15 November 2023, 18:17
Seekor kuda mencari makan dengan latar belakang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/2/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dibutuhkan investasi s
ANTARA FOTO/Arnas Padda/yu/pras.
Seekor kuda mencari makan dengan latar belakang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/2/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, dibutuhkan investasi sekitar 8,58 miliar dolar AS untuk menutup PLTU dengan total kapasitas sebesar 5,5 Giga Watt (GW) dan menggantinya dengan energi terbarukan sebagai komitmen Indonesia untuk ikut meredam dampak perubahan iklim.

PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara tidak masuk dalam draf revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2024-2033. 

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam draf revisi RUPTL tersebut dinyatakan bahwa PLTU batu bara masih akan tetap beroperasi penuh sampai masa akhir kontrak. Namun, dengan penambahan teknologi terbaru yakni Carbon Capture and Storage (CCS).

“Jadi memang PLTU akan tetap beroperasi sesuai masa kontraknya habis, tapi ada penambahan teknologi CSS, dan ada juga penambahan pembangkit gas yang nanti jadi penyeimbang," kata Darmawan ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (15/11).

Darmawan mengatakan, skenario lainnya yaitu adanya business as usual dengan semuanya berbasis batu bara, semua pembangkit berbasis gas, semua pembangkit berbasis EBT, dan semua pembangkit berbasis EBT dengan pensiun dini PLTU.

Dia menuturkan, untuk skenario business as usual berbasis PLTU sendiri, emisi gas rumah kaca diprediksi akan meningkat menjadi 512 juta ton per tahun di 2040. Sedangkan jika semuanya berbasis gas, akan turun menjadi 407 juta ton per tahun di 2040.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan, pensiun dini PLTU tidak masuk dalam revisi RUPTL 2024-2033 karena belum adanya suntikan dana. Pasalnya, biaya yang diperlukan untuk pensiun dini PLTU sangat besar.

“Ya iyalah belum ada karena tidak ada pendanaannya, gimana kita mau pensiun dini PLTU, kan di JETP (Just Energy Transition Partnership) juga gitu,” ujar Jisman saat ditemui awak media, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/11). 

Namun demikian, dia mengatakan pemerintah akan tetap melakukan sejumlah upaya untuk bisa mencapai target Net Zero Emission (NZE) atau emisi nol bersih pada 2060, “Jadi jangan kita perang terhadap pembangkit, jangan hanya fokus untuk mempensiunkan dini PLTU, tapi kita perang terhadap emisi,” kata dia. 

Halaman:
Reporter: Nadya Zahira
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...